Wamenpar Tekankan Pentingnya Destinasi Wisata Bebas Pungli

“Kita semua punya komitmen dan perasaan yang sama bahwa praktik-praktik seperti ini tidak boleh terjadi. Ini menjadi tugas bersama untuk menciptakan destinasi wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan,” ujar Ni Luh dalam keterangan resminya dari Jakarta, Kamis (22/5).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas kejadian pungli yang dialami Youtuber Jajago Keliling Indonesia saat mengunjungi kawasan Jalan Poros Tengah Ratenggaro menuju Pantai Ratenggaro, termasuk Kampung Adat Ratenggaro, Kabupaten Sumba Barat Daya. Insiden itu memicu perhatian publik di tengah meningkatnya popularitas sektor pariwisata di wilayah tersebut.

Ni Luh menyampaikan bahwa pemerintah mendukung langkah tegas pemerintah daerah dan aparat hukum dalam melakukan pembinaan maupun penindakan terhadap pelaku pungli. Namun ia menekankan pentingnya pendekatan preventif dan edukatif kepada masyarakat, khususnya anak-anak di kawasan wisata.

“Kementerian Pariwisata akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas pariwisata provinsi maupun kabupaten agar masyarakat mendapat pendampingan dalam pengelolaan destinasi serta peningkatan kesadaran wisata,” tegasnya.

Ia juga mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam ekosistem pariwisata melalui pelatihan, pembinaan, dan penguatan kapasitas. Menurutnya, edukasi kepada wisatawan terkait nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di destinasi juga penting untuk membangun pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Kementerian Pariwisata turut mengimbau agar wisatawan yang ingin memberikan bantuan kepada anak-anak tidak menyalurkannya secara langsung, melainkan melalui koordinasi dengan lembaga desa, komunitas, atau pemerintah daerah setempat agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat dan bertanggung jawab.

“Ini harus menjadi titik balik bagi pariwisata di Sumba dan NTT. Kita harus berkolaborasi untuk membangun pariwisata berkualitas yang tertib dan inklusif. Kami mendukung penguatan SDM lokal melalui pelatihan digital, pemasaran, serta manajemen destinasi berbasis komunitas,” kata Ni Luh.

Sementara itu, Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonu Wulla dalam pertemuan pada Selasa (20/5) menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan praktik pungli tidak terjadi lagi. Ia menyebut masyarakat menyadari bahwa perbuatan oknum tersebut merupakan tindakan yang memalukan dan bertentangan dengan aturan.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat Kampung Adat Ratenggaro juga meminta pemerintah untuk terus memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan dalam pengelolaan objek wisata serta pelayanan kepada wisatawan. Masyarakat sepakat untuk menyelesaikan permasalahan internal pengelolaan destinasi secara musyawarah.

Sebagai tindak lanjut, disepakati pemasangan papan informasi di pintu masuk dan area dalam Kampung Adat Ratenggaro berisi ketentuan tarif resmi seperti tiket masuk, tarif menunggang kuda, tarif foto, dan aktivitas wisata lainnya berdasarkan peraturan desa. Pengawasan akan melibatkan aparat TNI, Polri, dan Satpol PP.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pariwisata berbasis komunitas sekaligus menciptakan suasana berwisata yang nyaman, aman, dan tertib bagi pengunjung domestik maupun mancanegara.